Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan Berpendapat/ Berekspresi dan Pers adalah Hak Asasi Manusia yang Dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan Pers adalah Sarana Masyarakat Untuk Memperolehi  Informasi dan Berkomunikasi Guna Memenuhi Kebutuhan Hakiki dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Manusia. Dalam Mewujudkan Kemerdekaan Pers itu, Wartawan Indonesia juga Menyadari adanya Kepentingan Bangsa/ tanggung jawab/ Sosial/ Keberagaman Masyarakat dan Norma – norma Agama.

Dalam Melaksanakan Fungsi/ Hak Kewajiban dan peranannya, Pers Menghormati Hak Asasi Setiap Orang. Karena itu Pers dituntut Profesional dan Terbuka untuk dikontrol oleh Masyarakat.

Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers dan Memenuhi Hak Publik dalam Memperolehi Informasi yang Benar. Wartawan Indonesia Memerlukan Landasan Moral dan Etika Profesi Sebagai Pedoman Operasional dalam Menjaga Kepercayaan Publik juga  Menegakkan Integritas Serta Profesionalisme. Atas dasar itu Wartawan Indonesia Menetapkan dan Mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1

Wartawan Indonesia Bersikap Independen, Menghasilkan Berita yang Akurat/ Berimbang dan tidak Beritikad Buruk.

Penafsiran

Independen Berarti Memberitakan Peristiwa atau Fakta Sesuai dengan Suara Hati Nurani Tanpa Campur Tangan, Paksaan dan Intervensi dari Pihak Lain Termasuk Pemilik Perusahaan Pers.

Akurat Berarti Dipercaya, Benar Sesuai Keadaan Objektif Ketika Peristiwa Terjadi.

Berimbang Berarti Semua Pihak Mendapat Kesempatan Setara.

Tidak Beritikad Buruk Berarti Tidak ada Niat Secara Sengaja dan Semata – Mata Untuk Menimbulkan Kerugian Pihak Lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia Menempuh Cara – Cara yang Profesional dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang Profesional adalah :

– Menunjukkan Identitas Diri Kepada Narasumber.

– Menghormati Hak Privasi.

– Tidak Menyuap.

– Menghasilkan Berita yang Faktual dan Jelas Sumbernya.

– Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan atau Penyiaran Gambar/ Foto dan Suara dilengkapi Dengan Keterangan Tentang Sumber dan ditampilkan Secara Berimbang.

– Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber dalam Penyajian Gambar/ Foto atau Suara.

– Tidak Melakukan Plagiat, Termasuk Menyatakan Hasil Liputan Wartawan Lain, Sebagai Karya Sendiri.

Penggunaan Cara-Cara Tertentu Dapat Dipertimbangkan Untuk Peliputan Berita Investigasi Bagi Kepentingan Publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia Selalu Menguji Informasi, Memberitakan Secara Berimbang (Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini yang Menghakimi, Serta Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah).

Penafsiran

Menguji Informasi Berarti Melakukan Check and Recheck Tentang Kebenaran Informasi itu.

Berimbang adalah Memberikan Ruang atau Waktu Pemberitaan Kepada Masing-Masing Pihak Secara Proporsional.

Opini yang Menghakimi adalah Pendapat Pribadi Wartawan. Hal ini Berbeda dengan Opini Interpretatif, yaitu Pendapat yang Berupa Interpretasi Wartawan atas Fakta.

Asas Praduga Tak Bersalah adalah Prinsip Tidak Menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong/ Fitnah/ Sadis dan Cabul.

Penafsiran

Bohong Berarti Sesuatu yang Sudah Diketahui Sebelumnya Oleh Wartawan Sebagai Hal yang Tidak Sesuai dengan Fakta yang Terjadi.

Fitnah Berarti Tuduhan Tanpa Dasar yang Dilakukan Secara Sengaja dengan Niat Buruk.

Sadis Berarti Kejam dan Tidak Mengenal belas Kasihan.

Cabul Berarti Penggambaran Tingkah Laku Secara Erotis dengan Foto/ Gambar/ Suara/ Grafis atau Tulisan yang Semata-mata Untuk Membangkitkan Nafsu Birahi.

Dalam Penyiaran Gambar dan Suara dari Arsip, Wartawan Mencantumkan Waktu Pengambilan Gambar dan Suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia Tidak Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Susila dan Tidak Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan.

Penafsiran

Identitas adalah Semua Data dan Informasi yang Menyangkut Diri Seseorang yang Memudahkan Orang Lain untuk Melacak.

Anak adalah Seorang yang Berusia Kurang dari 16 Tahun dan Belum Menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia Tidak Menyalahgunakan Profesi dan Tidak Menerima Suap.

Penafsiran

Menyalahgunakan Profesi adalah Segala Tindakan yang Mengambil Keuntungan Pribadi atas Informasi yang Diperoleh Saat Bertugas,  Sebelum Informasi Tersebut Menjadi Pengetahuan Umum.

Suap adalah Segala Pemberian Dalam Bentuk Uang, Benda atau Fasilitas dari Pihak Lain yang Mempengaruhi Independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia Memiliki Hak Tolak Untuk Melindungi Narasumber yang Tidak Bersedia Diketahui Identitasnya, Maupun Keberadaannya. Menghargai Ketentuan embargo, Informasi Latar Belakang dan Off The Record Sesuai Dengan Kesepakatan.

Penafsiran

Hak Tolak adalah Hak Untuk Tidak Mengungkapkan atau Memaparkan Identitas dan Keberadaan Narasumber Demi Keamanan Narasumber dan Keluarganya.

Embargo adalah Penundaan Pemuatan atau Penyiaran Berita Sesuai Dengan Permintaan Narasumber.

Informasi Latar Belakang adalah Segala Informasi atau Data dari Narasumber yang Disiarkan atau Diberitakan Tanpa Menyebutkan Narasumbernya.

Off The Record adalah Segala Informasi atau Data dari Narasumber yang Tidak Boleh Disiarkan atau Diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia Tidak Menulis atau Menyiarkan Berita Berdasarkan Prasangka atau Diskriminasi Terhadap Seseorang atas Dasar Perbedaan Suku/ Ras/ Warna Kulit/ Agama/ Jenis Kelamin dan Bahasa Serta Tidak Merendahkan Martabat orang Lemah/  Miskin/ Sakit/ Cacat Jiwa atau cacat Jasmani.

Penafsiran

Prasangka adalah Anggapan yang Kurang Baik Mengenai Sesuatu Sebelum Mengetahui Secara Jelas.

Diskriminasi adalah Pembedaan Perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya, Kecuali Untuk Kepentingan Publik.

Penafsiran

Menghormati Hak Narasumber adalah Sikap Menahan Diri dan Berhati-hati.

Kehidupan Pribadi adalah Segala Segi Kehidupan Seseorang dan Keluarganya Selain yang Terkait Dengan Kepentingan Publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia Segera Mencabut/ Meralat dan Memperbaiki Berita yang Keliru dan Tidak Akurat Disertai dengan Permintaan Maaf Kepada Pembaca/ Pendengar dan atau Pemirsa.

Penafsiran

Segera Berarti Tindakan Dalam Waktu Secepat Mungkin, Baik Karena Ada Maupun Tidak Ada Teguran dari Pihak Luar.

Permintaan Maaf Disampaikan Apabila Kesalahan Terkait Dengan Substansi Pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Secara Proporsional.

Penafsiran

Hak Jawab adalah Hak Seseorang atau Sekelompok Orang Untuk Memberikan Tanggapan atau Sanggahan Terhadap Pemberitaan Berupa Fakta yang Merugikan Nama Baiknya.

Hak Koreksi adalah Hak Setiap Orang Untuk Membetulkan Kekeliruan Informasi yang Diberitakan Oleh Pers, Baik Tentang Dirinya Maupun Tentang Orang Lain.

Proporsional Berarti Setara Dengan Bagian Berita yang Perlu Diperbaiki.

Penilaian Akhir atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dilakukan Dewan Pers, Dan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dilakukan oleh Organisasi Wartawan dan atau Perusahaan Pers.